Sepotong Perjalanan Hidup [Ninu]

free.facebook.com

Nama Cahmawati Ningrum atau sering disapa Ninu ini lahir tanggal 19 November 1991 di Kp Cisewu RT 04 RW 01 Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, anak kedua dari 2 bersaudara pasangan Bapak Hasan Kamaludin dan Ibu Siti Jaenah.

Ninu dibesarkan dari latar belakang Ayah seorang PNS yang kini telah pensiun dan Ibu seorang Ibu Rumah Tangga dan berwirausaha. Sejak kecil terbiasa dengan mendapatkan pendidikan formal dan nonformal.

Ninu memulai pendidikan dasar formalnya di TK Pertiwi Cisewu tahun 1996-1997, kemudian dilanjutkan ke SDN Cisewu I tahun 1997-2003 (masuk rangking 10 besar) dan aktif di ekstrakurikuler Pramuka, selanjutnya tahun 2003-2006 melanjutkan pendidikannya di MTs Negeri Cisewu yang kini menjadi MTs Negeri 3 Garut (masuk rangking 3 besar) dan aktif di ekstrakurikuler Pramuka, Keagamaan dan OSIS. Setelah lulus dari MTs kemudian melanjutkan ke MAN Cisewu yang kini menjadi MAN 4 Garut mengambil konsentrasi IPS tahun 2006-2009 (masuk rangking 3 besar) aktif di PMR dan OSIS.

Selain belajar semasa sekolah, Ninu pun aktif dalam kegiatan masyarakat remaja Cisewu kala itu seperti bergabung di IRMA Al-Hasanah Cisewu, Karang Taruna Permata Sewu, dan aktif mengaji sebagai “santri kalong” di Pondok Pesantren Al-Muslihun Cisewu.

Tidak hanya sampai MAN saja, Ninu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia mengambil Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah tahun 2009-2013 (IPK 3,42 termasuk hal luar biasa di universitas negeri). Selama kuliah Ninu tidak menyia-nyiakan kesempatan hanya kuliah saja, namun juga ikut aktif dalam organisasi intra maupun ekstra kampus.

Organisasi intra kampus yang Ninu ikuti di antaranya: BEM Hima Pensatrada UPI (BEM himpunan jurusan), DPM Hima Pensatrada (DPM himpunan jurusan), BEM REMA UPI (BEM Universitas), DPM REMA UPI (DPM Universitas), KALAM UPI, juga program tutorial MKDU UPI. Selain intra kampus, ekstra kampus pun Ninu jajal dari mulai HTI Crapter UPI, KAMMI komisariat UPI, KAMMI Daerah Bandung, dan rutin mengikuti kajian di Daarut Tauhid Bandung yang dipimpin oleh Abdullah Gymnastiar atau lebih sering disapa Aa Gym.

Tidak ada kata berhenti untuk belajar, tidak hanya dari bangku kuliah tapi juga ranah organisasi ataupun lingkungan positif lainnya yang dapat mengarahkan dan menjadikan kita baik dan orang-orang di lingkungan kita menjadi baik pula.

DSC_3956 copy copy

Wisuda UPI Gelombang 3, Desember 2013

Lulusan pendidikan harusnya menjadikan Ninu tenaga pendidik, namun tidak saat itu dan kini. Berbekal pengalaman organisasi dan selepas lulus kuliah tahun 2014 awal Ninu menjadi assisten outsourching di SESPIM POLRI (Sekolah Staf dan pimpinan Polri) selama 1 tahun penuh, dan memutuskan berhenti karena ingin mencari pengalaman lebih lagi.

Kemudian tahun 2015 Ninu melamar ke salah satu perusahaan swasta; AMANY DAYCARE di sekitar RSHS dan menjadi Manager Operasional. Dengan memegang peranan penting sebagai seorang Manager Ninu banyak belajar dari pemilik perusahaan yang merupakan para dokter di RSHS, tentang bagaimana menjalankan roda perusahaan dengan baik sekaligus menjadi pemimpin yang amanah baik secara internal karyawan maupun eksternal berupa hubungan menjaga nama baik dan kepercayaan para customer akan perusahaan yang ia pimpin secara keseharian . Selama di Amany, Ninu pun mengambil kerjaan paruh waktu menjadi outsourching SESPIM POLRI kembali. Hanya 1 tahun Ninu bekerja di Amany Daycare, dan memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan alasan satu dan yang lainnya meski kesempatan untuk menjadi Manager ditawarkan kembali oleh para pimpinan saat itu untuk tahun kedua.

Amany Family

Pimpinan dan staff Amany Daycare Bandung

Selanjutnya tahun 2016 awal Ninu melamar pekerjaan ke sebuah Klinik swasta GR SETRA CANON MEDICINAE INDONESIA, klinik yang bergerak di bidang upaya perawatan penyakit Jantung, Kanker, Diabetes, dan Ginjal. Ninu menjadi staf HRD di sana. Meski hanya sebentar (sekitar 6 bulan bekerja) banyak didapat pengalaman berharga dari pemilik perusahaan bapak HASAN HARAHAP yang merupakan lulusan ITB teman seperjuangan RIDWAN KAMIL (walikota Bandung) saat kuliah, maupun kolega klinik salah satunya presenter senior kawakan Indonesia di jamannya, ADOLF POSUMAH.

20160107_230444

Dengan Adolf Posumah selepas meeting

Belajar itu bisa dari mana saja dan dari siapa saja, sekalipun bertolak belakang dengan background pendidikan yang kita tempuh asal ada kemauan dan kerja cerdas.

Pertengahan tahun 2016 Ninu mengundurkan diri dari pekerjaannya di GR SETRA CMI. Berbekal dari pengalaman-pengalaman perusahaan yang telah Ninu pernah “singgahi”,  dia memutuskan untuk “bekerja sendiri” mengembangkan dan membesarkan bisnis pribadi dengan rekan-rekan organisasi semasa kuliahnya dulu yang telah dirintis dari tahun 2014, NIRISHANN SHOP. Bisnis online dengan produk-produk original karya Nirishann (yang sudah menciptakan 2 produk; hijab dengan 5 varian bentuk dan parfume karakter yang dibuat sesuai riset PESONA), dan sampai saat ini (2017) bisnis ini masih dan akan tetap berjalan sampai ke depannya. Penamaan NIRISHANN merupakan gabungan nama dari pemiliknya (Ninu asli Cisewu Garut, Rinda asli Jawa, dan Santi asli Bandung). Nirishann sendiri mempunyai partner-partner baik reseller online yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia maupun toko offline sekitaran Bandung yang bermitra menyediakan hijab dan parfum karakter Nirishann.

IMG-20160626-WA0007

Instagram: @Nirishann_Shop

Selain NIRISHANN, di pertengahan tahun 2016 Ninu pun membuka bisnis pribadi di Cisewu yaitu MOZZA, bisnis offline yang bergerak dalam 4 aspek; FASHION, MUA, FOOD, dan FARM. FASHION dia lebarkan dari bentuk bisnis onlinenya di Bandung dengan menyediakan produk hijab Nirishann secara offline, MUA yang merupakan jasa make over untuk acara khusus, FOOD yang bergerak di bidang kuliner berupa Spumozza, Brownies, dan Mica-mica, serta FARM yang menyediakan ternak ikan lele dan telur ayam kampung. Sampai saat ini Mozza telah berpartner baik dengan reseller personal maupun toko offline lainnya di Cisewu dalam menyediakan dan memasarkan produk.

PhotoGrid_1508002078721

Instagram: @Mozza.2016

Pengalaman bekerjanya kepada orang lain dan memutuskan untuk menjadi wirausaha bukan merupakan perkara mudah apalagi membangun usaha dari 0 dari mulai penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan. Semua ada resiko dan konsekuensi yang ditempuh, untung rugi, pujian umpatan, serta hal-hal lain di dalamnya, tidak hanya sekedar kerja keras tapi juga kerja cerdas, bagaimana bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga untuk sesama dan dapat dinikmati hasilnya oleh banyak orang.

Selain menjalankan roda bisnis, kini Ninu juga menjadi pengurus salah satu partai politik Indonesia di Daerah Pimpinan Cabang Kecamatan Cisewu bagian bidang pengembangan perempuan. Pengalaman berharga dari mengikuti dan berkontribusi di partai politik Ninu belajar dari para sosok besar seperti, Prabowo Subianto, Hatta Radjasa, Anis Matta, Ahmad Heryawan, Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, dan Rachel Maryam aktris kawakan Indonesia yang kini menjadi anggota DPR RI.

Dan masih banyak segudang cita-cita yang ingin ia tunaikan, salah satunya sekarang ini Ninu sedang mengikuti seleksi CPNS 2017 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Beberapa waktu lalu sudah sampai lolos tahapan seleksi administrasi dan akan mengikuti tahapan tes selanjutnya (berharap lolos sampai final), karena Ninu berprinsip sesuai dengan sabda Nabi “sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi yang lain”.

Sekecil apapun perananmu, itu akan sangat berharga. Jangan hanya mencari penilaian di mata manusia yang terkadang hanya dipandang sebelah mata, namun lakukan Lillahi ta’ala, karena penilaian di mata Allah lebih utama dibandingkan segalanya

(Cisewu, 15 Oktober 2017)

(Diposting oleh admin Cisewu.info @ http://www.cisewu.info/2017/10/mahasiswi-kelahiran-cisewu-yang-sukses.html )

Iklan

“UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Ekonomi”

RESENSI BUKU

“UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Ekonomi”

 

  1. Data Buku

    a. Judul Buku : Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Ekonomi

    b. Penulis : Dandi Ratifrandi, Deni Friawan, Djisman Simandjuntak, Haryo Aswicahyono, Ira Setiati, Maria Monica Wihardja, Pande Radja Silalagi, Titik Anas, Yose Rizal Damuri.

    c. Penerbit : Center for Strategic and International Studies

    d. Cetakan : Pertama

    e. Tahun Terbit : 2014

    f. Tebal Buku : 1,2 cm

    g. Jumlah Halaman : 133 Halaman

 

  1. Judul

“UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Ekonomi”

 

  1. Ikhtisar Buku

Buku “UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Ekonomi” ditulis oleh 9 orang internal CSIS (Center for Strategic and International Studies) yaitu:

  1. Dandy Rafitrandi, asisten riset di departemen Ekonomi CSIS
  2. Deni Friawan, Researcher di departemen di CSIS
  3. Djisma Simandjuntak, ekonom senior dan pimpinan dewan direktur yayasan CSIS
  4. Haryo Awicahyono, Researcher di departemen di CSIS
  5. Ira Setiati, Researcher di departemen di CSIS
  6. Maria Monica Wihardja, Researcher di departemen di CSIS
  7. Pande Radja Silalahi, ekonom senior dan anggota dewan direktur yayasan CSIS
  8. Titik Anas, ekonom di departemen ekonomi CSIS
  9. Yose Rizal Damuri, kepala departemen ekonomi di CSIS

Editor kepenulisan buku ini adalah salah seorang penulisnya juga, Yose Rizal Damuri.

Baik penulis ataupun editor buku ini semuanya merupakan ekonom lulusan jurusan ekonomi dan keuangan dari universitas-universitas ternama dalam dan luar negeri.

CSIS (Center for Strategic and International Studies) adalah lembaga studi independen nirlaba yang berdiri secara resmi sejak September 1971. Kegiatan utama CSIS adalah studi yang berorientasi pada kebijakan, baik mengenai masalah dalam negeri maupun masalah internasional. Untuk menyelenggarakana pengkajiannya, CSIS memakai pendekatan interdisipliner, yang melibatkan sarjana dari berbagai bidang studi. Dengan cara ini, kompleksitas maalah yang dikaji dapat meliput sedalam mungkin, tetapi tetap dalam keteraturan analisis ilmiah. Dalam batas-batas disiplin yang dituntut ilmu pengetahuan para peneliti dan pemikir CSIS bekerja dalam suasana dan dengan semangat kebebasan akademik. Sebagian besar hasil kegiatan studi CSIS disebarluaskan dalam berbagai bentuk penerbitan, yaitu buku, monograf, laporan studi, dan terbitan-terbitan berkala berbentuk jurnal triwulan. Selain kegiatan yang dihasilkan dalam bentuk tertulis, CSIS juga berusaha memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan taraf diskusi-diskusi umum dan professional berbagai masalah melalui seminar, konferensi, dan ceramah, baik secara nasional ataupun internasional.

Isi materi buku “UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Ekonomi” terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama, menjelaskan permasalahan kepemerintahan dan layanan publik mencakup 3 bab materi. Bab 1 memaparkan hambatan institusional dalam pembangunan layanan publik di daerah (ditulis oleh Maria Monica Wihardja dan Dandy Rafitrandi), Bab 2 memaparkan pembiayaan jaminan sosial universal dan Jamkesmas: masalah, tantangan, dan pilihan kebijakan (ditulis oleh Deni Friawan), dan Bab 3 memaparkan pengurangan subsidi energy: beberapa alternative kebijakan ke depan (ditulis oleh Yose Rizal Damuri). Sedangkan bagian kedua menjelaskan permasalahan kebijakan sektor riil dan investasi yang terdiri atas 4 bab materi. Bab 4 memaparkan melaju ke kecepatan lepas lewat re-industrialisasi (ditulis oleh Djisman S Simandjuntak), Bab 5 memaparkan kebijakan penanaman modal dan perdagangan luar negeri (ditulis oleh Titik Anas), Bab 6 infrastruktur dan ekonomi Indonesia (ditulis oleh Pande Radja Silalahi), dan Bab 7 memaparkan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia: pentingnya aspirasi semua pihak (ditulis oleh Haryo Aswicahyono).

Bagian pertama, mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan kepemerintahan dan layanan publik. Permasalahan ini mencakup hambatan institusional dalam pembangunan layanan publik di daerah, pembiayaan jaminan sosial universal dan jamkesmas: masalah, tantangan, dan pilihan kebijakan, dan juga terkait pengurangan subsidi energi dengan menyuguhkan beberapa alternative kebijakan ke depan. Permasalahan kepemerintahan dan layanan publik menjadi fokus pembahasan dalam buku ini karena layanan publik masih belum dapat dijalankan dengan baik. Hal ini akan sangat berpengaruh, bukan hanya dalam usaha menjaga kinerja perekonomian, tetapi juga untuk menjamin hasil dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ini juga akan menenentukan sampai di mana kapasitas sumber daya yang ada, baik dalam bentuk sumber daya fisik maupun manusia dapat dikembangkan untuk lebih mendukung ekonomi.

Bab 1 memaparkan salah satu permasalahan penting yang terjadi dalam 12 tahun terakhir yaitu permasalahan yang terkait dengan desentralisasi otoritas pemerintahan dari daerah ke tingkat lokal. Dalam materi ini dibahas berbagai isu yang mendasari permasalahan yang ada serta bagaimana cara mengatasi kebijakan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan layanan publik, seperti: (1) permasalahan kesenjangan ekonomi (dikarenakan meningkatnya kesenjangan ekonomi pada masyarakat, perbandingan proporsi pendapatan berdasarkan kelompok masyarakat yang diklasifikasikan 20% pendapatan tertinggi 40% pendapatan menengah dan 40% pendapatan terendah), (2) permasalahan principal agent dalam desentralisasi (berupa masalah mekanisme sistem insentif, contoh: tahun 2012 pengalokasian 75% untuk pemerintah daerah namun hanya terealisasi 30% saja, tahun 2005 pemda melakukan pemilu langung hingga menyebabkan politik uang dan transaksional, dan pemekaran daerah yang menjadi pemicu meningkatnya biaya administrasi).   Ada beberapa pemikiran yang pemerintah untuk memfasilitasi lingkungan dalam peningkatan layanan publik seperti: UU No 25 Tahun 2004 pasal 1.21 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU kebebasan informasi no 4 tahun 2008, UU no 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik, UU No 12 tahun 2011 tentang perumusan peraturan perda, UU no 12 tahun 2003 tentang UU pemilu, UU organisasi massa berlaku sejak 2 juli 2013, pembentukan TPPK, dan pelembagaan beberapa OMS. Terdapat strategi jangka pendek dalam perbaikan layanan publik di tingkat lokal untuk 5 tahun ke depan berupa: (1) memperbaiki masalah principal agent, (2) memberdayakan sisi permintaan layanan publik berbasis kepercayaan, (3) menciptakan lingkungan penawaran dan permintaan berinteraksi dengan baik, (4) cara menyelesaikan masalah antara lembaga miskin dan kesejahteraan, dan (5) reformasi kelembagaan.

Bab 2 memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menyediakan jaminan sosial nasional, terutama dalam bidang kesehatan. Kita ketahui selama ini pembiayaan kesehatan dan program asuransi kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan namun dapat ditangani swasta dengan mudah sehingga pengeluaran kesehatan masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Adapun jamkesmas sebagai asuransi kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu ditentukan berdasar kelayakan oleh BPS yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. Pada pelaksanaan jaskesmas masih terdapat permasalahan seperi: rendahnya pemanfaatan proteksi kesehatan, kesenjangan antar daerah yang besar dalam ketersediaan dan kualitas paket manfaat, perbaikan infrastruktur kesehatan tidak mampu mengungguli kecepatan pertumbuhan penduduk, jumlah penyebaran personil kesehatan yang masih kurang, adanya keberlanjutan pembiayaan program jamkesmas, dan aliran dana yang dikucurkan pada puskesmas bersebrangan dengan ketentuan dari jamkesmas. Upaya yang dilakukan menangani permasalaha jamkesmas pemerintah telah mencanangkan adanya SJSN tahun 2020 dengan beberapa pendekatan asuransi universal dengan cara: (1) pembentukan sebuah jasa pelayanan kesehatan nasional (NHS), (2) pembentukan sistem asuransi kesehatan wajib (MHI), dan (3) pencapaian jaminanan sosial universal melalui pembentukan asuransi kesehatan wajib. Terdapat rekomendasi dari tim CSIS terkait permasalahan dalam jaminan kesehatan/sosial ini dengan: (1) pembuatan peraturan pelaksanaan UU yang terkait program jaminan sosial nasional, (2) mengatasi kekurangan ketersediaan penyedia penyelenggara kesehatan, (3) memperbaiki program manajemen utamanya sistem informasi dan ketersediaan data, (4) memperjelas peranan dari pema dan pusat (kemenkes) dalam penyediaan pelayanan dan fungsi keuangan terkait sistem asuransi publik, dan (5) memastikan sustainable pembiayaan program jamsos melalui peningkatan penerimaan dan efisiensi pengeluaran pemerintah.

Bab 3 memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi energy. Dalam materi ini dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan subsidi energy dan alternative yang dapat diambil dalam rangka mengurangi beban subsidi. Seperti kita ketahui energy merupakan komponen penting anggaran sejak dulu pada BBM dan listrik, yang lambat laut berdampak pada makroekonomi subsudi energy karena pembengkakan pemakaian. Factor-faktor dibalik besaran subsidi energy antara lain: pertumbuhan ekonomi, kebijakan harga, biaya produksi dan perolehan, serta factor ekonomi lainnya. Usulan kebijakan subsidi energy dengan: adanya catatan dalam pengurangan subsidi, dan penentuan besaran subsidi BBM ke depan. Kemudian rekomendasi kebijakan subsidi BBM yang diusulkan tim CSIS berupa: subsidi listrik, adanya kebijakan tarif, serta penentuan produksi dan biaya.

Bagian kedua, mencakup permasalahan kebijakan sektor riil dan investasi yang mencakup melajunya kecepatan lepas lewat re-industrialisasi, kebijakan penanaman modal dan usaha perdagangan luar negeri, infrastruktur dan ekonomi Indonesia, dan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia dengan memandang pentingnya aspirasi semua pihak. Permasalahan kebijakan sektor riil dan investasi sangat menentukan sektor produksi Indonesia dapat berkembang dengan efisien dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Upaya-upaya perbaikan iklim masih memiliki ruang yang sangat luas untuk disempurnakan, di mana iklim usaha yang baik menyediakan kesempatan dan intensif bagi sektor usaha swasta untuk melakukan investasi dan dapat berkembang kembali. Sektor usaha yang berkembang secara dinamis akan meningkatkan kapasitas perekonomian di masa depan, menciptakan lapangan kerja, memproduksi barang dan jasa untuk meningkatkan standar hidup dari sebelumnya ke arah yang lebih baik.

Bab 4 memaparkan pandangan umum mengenai arah kebijakan pembangunan sektor produksi yang harus diarahkan kembali ke bidang industry dengan memperhatikan re-indutrialisasi untuk memberikan peluang sebagai sector transformasi dari pendapatan, dan memperhatikan perspektif sistemik yang akan masih terus dilalui oleh presiden ke tujuh Indonesia harus diprioritaskan urutannya seperti: (1) akses warga pada informasi sebagai sumber ekonomi perlu diperluas dengan biaya yang semakin dapat dijangkau, (2) Indonesia memerlukan kejelasan tentang pemilikan alat produksi, (3) formasi harga-harga bebas, dan (4) menggalakan aspek perlindungan sosial.

Bab 5 memaparkan kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia yang belakangan ini mengalami perubahan orientasi upaya peningkatan ekspor menjadi pasar domestic. Dilihat dari fakta iklim investasi dan rezim perdagangan Indonesia saat ini memberlakukan sistem terbuka bagi penanam modal asing yang berlaku sejak 1985, namun hal ini kemudian dibatasi sejak adanya perpres untuk mengatur sector tutup-buka dengan persyaratan untuk penanaman modal. Juga adanya sistem perampingan modal yang dilakukan oleh BKPM sehingga penanaman modal lebih singkat dan lebih transparan. Sebagai negara yang menerapkan sistem keterbukaan terkait permodalan sehingga mempengaruhi tingkat proteksi yang saling berkaitan: (1) obsesi menciptakan nilai tambah di dalam negeri, (2) melindungi produsen domestic, (3) kekhawatiran deficit neraca perdagangan, (4) perlindungan terhadap konsumen pada impor yang tidak standar/illegal, dan (5) respon ad hoc terhadap permintaan khalayak. Indonesia tercatat sebagai negara yang berhasil membuka perekonomiannya pada era 1980 sehingga Indonesia berada di deretan negara Asia Timur yang menakjubkan, namun saa ini Indonesia dihadapkan pada persaingan merebut modal global untuk merealisasikan potensi yang ada, sehingga diperlukan dasar kebijakan penanaman modal dan aturan mainnya, kemudian pemerintah selanjutnya menjadikan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Bab 6 memaparkan permasalahan yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu masalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Insfrastruktur merupakan salah satu factor penentu wujudnya perkembangan ekonomi suatu negara. Kondisi infrastruktur Indonesia sampai saai ini: (1) infrastruktur jalan raya, telah mengenal 3 klasifikasi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota, (2) infrastruktur perhubungan udara telah mengalami peningkatan yang relative cepat, (3) infrastruktur pelabuhan laut masih dalam tahap ketertinggalan dibandingkan Malaysia dan Singapura, (4) kereta api dapat dikatakan belum berkembang, (5) listrik dan komunikasi, untuk electricity and telephony infrastructure Indonesia berada pada rangking 95 dan untuk quality of electricity supply berada di rangking 93.

Bab 7 memaparkan kebijakan ketenagakerjaan termasuk upah dan daya alih yang mengancam keberlangsungan ekonomi Indonesia. Salah satu tujuan pembangunan ekononomi adalah menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat disertai dengan produktivitas tenaga kerja. Berawal dari 1990 dan mencapai puncaknya tahun 1998 daya serap tenaga kerja cenderung menurun, terutama 3 sektor penyerap tenaga kerja terbesar seperti manufaktur, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi. Terdapat beberapa factor dibalik turunnya daya serap tenaga kerja: (1) melemahnya industry padat karya berorientasi ekspor, (2) regiditas pasar tenaga kerja dan upah minimum, dan (3) teknologi. Di antara ketiga hal di atas hal yang paling mendominasi yaitu dampak upah minimum yang berefek terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kembali menyoroti tenaga kerja utamanya perburuhan, terdapat masalah yang ditimbulkan: (1) kepentingan buruh: upah yang terus meningkat di atas peningkatan biaya hidup, (2) kepentingan pengusaha: upah buruh sesuai dengan produktivitasnya, dan (3) kepentingan pencari kerja: tersedianya lapangan kerja yang luas. Adapun rekomendasi dan kebijakan yang disodorkan CSIS: (1) kebijakan industrialisasi berupa hilirisasi yang tidak ramah perlu ditinggalkan, (2) insentif bagi industry padat karya dapat diterapkan, dan (3) kebijakan ketenagakerjaan perlu menghitung dampak kemampuan daya serap ekonomi untuk menyerap tenaga kerja.

  1. Kelebihan dan Kekurangan Buku

Hal menarik dari buku ini mengupas secara detail permasalahan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia yang ditinjau dari dua aspek perekonomian, dilihat dari kepemerintahan dan layanan publik yang lebih ditekankan pada pelayanan pemerintah kepada masyarakat salah satunya melalui jaminan kesehatan dan diwacanakan menjadi jaminan sosial nasional, dan permasalahan subsidi yang menyangkut bahan bakar dan listrik dan semuanya menjadi hajat orang banyak khususnya Indonesia. Sedangkan permasalahan kedua mendeteksi permasalahan kebijakan sektor riil dan investasi yang dimiliki negara termasuk Indonesia seperti industry, penanaman modal, infrastruktur, dan kebijakan ketenagakerjaan.

Informasi yang disampaikan terkait agenda perekonomian Indonesia dilengkapi dengan data-data sebelumnya berbentuk tabel, diagram, maupun kurva penjelas dari uraian sehingga memudahkan pembaca dalam mencerna isi dan maksud tulisan.

Yang menjadi kekurangan dalam buku ini bentuk struktur pemakaian tulisan bagian dalam setiap bagian pembahasan yang selalu diteruskan memakai angka dalam bentuk kalimat, tidak dari awal lagi tapi dilanjutkan ke angka berikutnya, penulisan point dengan tulisan hurup di tengah paragraph, padahal sebetulnya itu merupakan bagian dari penjabaran.

  1. Kesimpulan

Keseluruhan, materi seputar agenda ekonomi untuk pemerintahan Indonesia 2014-2019 mendatang memuat referensi-referensi data dan fakta seputar keadaan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir yang telah menjadi bentuk kajian tim CSIS sebelumnya, menjadi sumber berharga untuk lebih mengetahui perbandingan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lainnya, bahkan perekonomian Indonesia dapat sampai ke puncaknya setelah sebelumnya masa reformasi perekonomian Indonesia sempat tergolong baik. Namun tentu saja hal itu tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada keseimbangan antara unsure di dalamnya.

 

Bandung, 24 Juli 2014

Resensator & Pembedah Buku: Cahmawati Ningrum

“UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan”

RESENSI BUKU

“UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan”

 

  1. Data Buku

    a. Judul Buku : Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan

    b. Penulis : Alexandra Retno Wulan, Iis Gindarsah, Lina A. Alexandra, Medelina K. Hendytio, Philips J. Vermonte, Rizal Sukma, Shafiah F. Muhibat, Tobias Basuki, dan Vidhyandika D. Perkasa

    c. Penerbit : Center for Strategic and International Studies

    d. Cetakan : Kedua

    e. Tahun Terbit : 2014

    f. Tebal Buku : 1,3 cm

    g. Jumlah Halaman : 181 Halaman

 

  1. Judul

“UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan”

 

  1. Iktisar Buku

Buku “UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan” ditulis oleh 9 orang internal CSIS (Center for Strategic and International Studies) yaitu:

  1. Rizal Sukma, direktur eksekutif CSIS.
  2. Medelina K. Hendytio, wakil direktur CSIS.
  3. Philips J. Vermonte, ketua departemen politik dan hubungan internasional CSIS.
  4. Alexandra Retno Wulan, Iis Gindarsah, Lina A. Alexandra, Shafiah F. Muhibat, Tobias Basuki, dan Vidhyandika D. Perkasa, para peneliti di CSIS.

Editor kepenulisan buku ini adalah salah seorang penulisnya juga, Shafiah F. Muhibat.

Baik penulis ataupun editor semuanya merupakan aktifis peneliti lulusan ilmu politik perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri seperti Inggris, Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan Jerman.

CSIS (Center for Strategic and International Studies) adalah lembaga studi independen nirlaba yang berdiri secara resmi sejak September 1971. Kegiatan utama CSIS adalah studi yang berorientasi pada kebijakan, baik mengenai masalah dalam negeri maupun masalah internasional. Untuk menyelenggarakana pengkajiannya, CSIS memakai pendekatan interdisipliner, yang melibatkan sarjana dari berbagai bidang studi. Dengan cara ini, kompleksitas makalah yang dikaji dapat meliput sedalam mungkin, tetapi tetap dalam keteraturan analisis ilmiah. Dalam batas-batas disiplin yang dituntut ilmu pengetahuan para peneliti dan pemikir CSIS bekerja dalam suasana dan dengan semangat kebebasan akademik. Sebagian besar hasil kegiatan studi CSIS disebarluaskan dalam berbagai bentuk penerbitan, yaitu buku, monograf, laporan studi, dan terbitan-terbitan berkala berbentuk jurnal triwulan. Selain kegiatan yang dihasilkan dalam bentuk tertulis, CSIS juga berusaha memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan taraf diskusi-diskusi umum dan professional berbagai masalah melalui seminar, konferensi, dan ceramah, baik secara nasional ataupun internasional.

Isi materi buku “UNTUK INDONESIA 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan” terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama, menjelaskan dinamika politik dalam negeri yaitu 3 bahasan materi yaitu: ekonomi politik kebijakan keternagakerjaan dan gerakan buruh di Indonesia (ditulis oleh Medelina K. Hendytio), rekayasa electoral dan pendanaan partai politik di Indonesia (ditulis oleh Philips J. Vermonte), dan pembenahan tata pemerintahan dan penanganan isu-isu strategis di papua (ditulis oleh Vidhyandika D. Perkasa). Bagian kedua, menjelaskan persoalan konflik sosial terdiri atas 2 bahasan materi yaitu: signifikansi kebebasan beragama dan kebijakan nasional pemerintah (ditulis oleh Tobias Basuki), dan konflik lahan di Indonesia; bara yang terabaikan (ditulis oleh Lina A. Alexandra. Bagian ketiga, menjelaskan tata kelola sektor keamanan terdiri atas 2 bahasan materi yaitu: mewujudkan perpolisian demokratis di Indonesia (ditulis oleh Iis Gindarsah), dan tranformasi militer (ditulis oleh Alexandra Retno Wulan). Bagian keempat, menjelaskan dinamika regional dan kebijakan luar negeri terdiri atas 2 bahasan materi yaitu: Indonesia dan Asia Timur: reposisi strategis sebagai middle power (ditulis oleh Rizal Sukma), dan keamanan maritim: implikasi strategis bagi Indonesia (ditulis oleh Shafiah F. Muhibat).

Bagian pertama, mengupas berbagi hal yang berkaitan dengan dinamika politik dalam negeri. Dinamika politik dalam negeri yang ditulis seputar permasalahan ketenagakerjaan dan gerakan buruh warga negara Indonesia, rekayasa electoral dan pendanaan partai politik Indonesia, dan pembenahan tata pemerintahan isu-isu kedaerahan seperti di bagian timur Indonesia, Papua.

Lapangan kerja merupakan kebutuhan primer yang sangat krusial bagi warga negara Indonesia saat ini khususnya bagi warga yang telah memasuki usia tenaga kerja dan siap diterjunkan langsung ke lapangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan diakibatkan presentasi pengangguran yang setiap tahun semakin bertambah. Pemerintahan baru tahun 2014-2019 harus berupaya menekan angka pengangguran untuk mendorong tingkat kemiskinan di Indonesia dengan upaya penciptaan lapangan pekerjaan baru diiringi dengan kualitas dan kondisi kerja baik di sektor formal maupun informal dalam upaya memperoleh pekerjaan maupun kondisi kerja yang layak serta adanya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi pekerjaan khususnya di Indonesia. Cakupan bahasan ketenagakerjaan sendiri terbagi dalam 3 bagian: ekonomi dan tenaga kerja Indonesia, ekonomi politik gerakan buruh, dan rekomendasi langkah pemangku kebijakan terhadap para tenaga kerja Indonesia.

Ekonomi dan tenaga kerja Indonesia merupakan sebuah dinamika Indonesia selama 20 tahun terakhir yang mengalami krisis akibat perubahan lingkungan ekonomi global maupun kebijakan nasional. Pasca kejadian tersebut kondisi ketenagakerjaan Indonesia terbagi ke dalam dua periode yaitu (1) periode 2000-2005 di mana pertumbuhan ekonomi masih rendah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta kondisi sektor formal yang sangat buruk, dan (2) periode pasca 2005 utamanya 2005-2007 situasi agak membaik dalam sektor pekerjaan mengalami peningkatan 6%, hal ini dilihat dari semakin membaiknya kebijakan pengaturan upah minimum bagi para pekerja, namun berdampak pada pekerjaan sektor informal yang semakin tersudutkan dalam lapangan pekerjaan di mana pemerintah lebih memfokuskan pada pekerjaan sektor formal. Organisasi dan gerakan buruh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari organisasi non pemerintah yang berorientasi pada perjuangan nasib tenaga kerja. Adapun komunikasi dan penyebaran Informasi di antara para buruh tidak ditentukan oleh solidnya organisasi maupun kekuatan jaringan, melainkan karena ketersediaan teknologi di mana meningkatnya penggunaan teknologi informasi serta sosial media yang menguntungkan buruh dalam menginformasikan gerakannya. Rekomendasi kebijakan yang dilayangkan CSIS kepada pemerintah terkait serikat buruh dengan pengusaha dalam upaya meminimalisir konflik yang terjadi berupa: (1) perbaikan peraturan perundang-undangan tenaga kerja, (2) penguatan organisasi buruh, (3) penyusunan mekanisme penanganan keluhan dan proses negosiasi yang adil, (4) pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan, (5) perbaikan sektor informal dan tingkat pendidikan, serta (6) menjawab tantangan internasional berupa masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

Rekayasa electoral dan pendanaan partai politik di Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik Indonesia. Partai politik sebagai salah satu hal yang berpengaruh dan menentukan arah demokratis pemerintahan karena menjadi bagian dari sisi eksekutif dan legislative yang menjalankan roda pemerintahan. Indonesia sebagai negara yang menjalankan proses demokratisasi sejak tahun 1998 memberlakukan sistem multipartai dalam perpolitikannya sehingga calon anggota dewan perwakilan dan jabatan eksekutif dari level daerah hingga nasional (presiden) dipilih secara langsung oleh masyarakat pemilih. Banyaknya partai yang menjadi suguhan bagi rakyat Indonesia tidak bisa memungkiri adanya praktik money politic dan korupsi di tataran pemilu, baik melalui partai ataupun yang lainnya dikarenakan: (1) biaya politik yang semakin tinggi sehingga memaksa untuk mencari sumber dana secara illegal, (2) adanya pemilu langsung yang membutuhkan biaya tinggi, (3) wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga menghendaki biaya politik yang tinggi dalam berkampanye. Rekayasa electoral dengan pemahaman yg netral adalah hal yang biasa dilakukan di setiap negara demokrasi yang memilih metode pemilu untuk menggantikan rezim kepemimpinan bertujuan menghasilkan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat dengan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan optimalisasi keterwakilan. Logikanya dengan sistem keterwakilan partai politik, semakin banyak partai politik maka pembiayaan pun semakin besar, bersamaan dengan itu meningkat pula tindakan illegal partai politik untuk mendanai dirinya. Beberapa usulan mikro terkait usulan rekayasa pemilihan umum dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif dengan melibatkan partai politik berupa: (1) insentif bagi partai politik dengan mengurangi jumlah kursi per daerah pemilihan, (2) pengurangan jumlah partai dengan melihat partai yang jumlah pemilihnya lebih banyak agar efektif dan efisien, dan (3) penyederhanaan opsi/pilihan. Partai politik yang terlibat langsung dalam pemilihan umum jelas memerlukan sumber dana yang cukup besar. Sumber dana partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah, dan APBN/APBD. Proyeksi dan rekomendasi dalam pengaturan dana partai politik dijabarkan di bawah ini. Pendanaan proyeksi partai politik harus mencakup proyeksi: (1) menjamin fairness (one person, one vote, one value), (2) mengontrol manipulasi dan korupsi, (3) mendorong partai politik yang efektif dan efisien, (4) mendorong partisipasi public, (5) mendorong demokrasi internal, dan (6) mendorong transparansi dan keterbukaan. Adapun rekomendasi untuk partai politik dapat dilakukan berupa: (1) pendanaan partai politik, dengan pencegahan praktik korupsi dalam proses electoral, kewajiban menyetor deposite bagi kandidat, pembatasan pengeluaran dalam kampanye, aturan keuangan dalam partai, membatasi jumlah sumbangan partai, pelatihan sumbangan tertentu, subsidi public, pembebasan pajak, dan subsidies in kind (2) penambahan subsidi partai politik, dan (3) menghadapi money politics dan korupsi pemilu dengan mengintegrasikan lembaga-lembaga keuangan dan lembaga pengawas transaksi keuangan ke dalam rezim hukum pemilu.

Dinamika politik selanjutnya yang berpengaruh di Indonesia yaitu pembenahan tata pemerintahan dan penanganan isu-isu strategis di Papua. Papua sebagai bagian paling timur Indonesia merupakan wilayah timur Indonesia yang rentan terhadap tata pemerintahan seperti penyelewengan dana Otsus Papua, dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota Papua belum mempunyai konsep pembangunan ekonomi yang jelas untuk memberdayakan masyarakatnya sehingga mengakibatkan pembangunan tidak jelas. Kemudian isu-isu masalah sosial dan politik seperti: otonomi khusus yang belum berjalan dengan maksimal dan efektif, kemiskinan dan gizi buruk, pelayanan public yang buruk, korupsi dan penyelewengan anggaran, tuntutan dialog, eksploitasi sumber daya alam, separatism, maupun konflik horizontal terkait pilkada dan pemekaran, kasus kekerasan dan pelanggaran HAM serta isu internasionalisasi papua menjadi permasalahan pelik di Papua. Beberapa isu dan upaya solusi kebijakan yang berhubungan dengan: (1) pembenahan tata pemerintahan di Papua diberlakukan sistem jenjang pendidikan minimal sarjana, (2) aspek kesejahteraan dan otonomi khusus dengan dibangunnya komunikasi, adanya kapasitas pemangku kebijakan, penyelesaian otsus perlu dipercepat, serta pelatihan di masyarakat akar rumput, (3) adanya pemeliharaan keamanan dengan diberlakukannya sosialisasi dan pelatihan tentang implementasi dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, adanya pengarahan petugas, pelibatan pemerintah local dalam mengatasi gangguan keamanan, (4) adanya konflik pilkada upaya yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung, pelatihan teknik penyelenggaraan pilkada, dan adanya pendidikan politik kepada masyarakat, (5) eksploitasi SDA dengan upaya dibnetuknya kelompok kerja untuk mencari penanganan masalah, dan pelatihan serta peningkatan kapasitas aparat pemerintah, (6) tanah dan hak ulayat dengan upaya pemerintah memfasilitasi tiap suku untuk membuat peta tanah, dibentuknya lembaga independen yang mengatur keinginan pihak luar, penataan peranan dewan adat papua dengan lembaga adat daerah, dan program penguatan kapasitas lembaga adat, (7) adanya pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk papua, (8) dialog kemajuan dan perdamaian papua.

Bagian kedua, mengupas berbagai persoalan konflik sosial. Sebuah negara yang berdemokrasi dengan memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam melakukan hal tertentu sesuai dengan keinginannya yang memunculkan persoalan-persoalan. Hal yang menjadi sorotan konflik sosial dalam bahasan buku ini yaitu indeks terhadap kebebasan beragama ditinjau dari kebijakan nasional pemerintah dan konflik lahan di Indonesia bara yang terabaikan.

Sejumlah lembaga penelitian internasional mengklarifikasikan Indonesia sebagai negara dengan masalah kebebasan beragama yang signifikan. Ditinjau dari segi pemerintah Indonesia sejauh ini melaksanakan kebijakan yang kontras produktif terhadap kebebasan beragama, dan cenderung mengaplikasikan hal yang tidak tepat dalam menjalankan keseimbangan dinamika agama dalam sebuah negara yang terkenal dengan kemajemukannya. Makna dari konflik kebebasan beragama yaitu kerancuan dalam memahami kebebasan beragama dalam konteks horizontal social dan perbedaannya dengan elemen kebebasan nurani. Kebebasan dalam konteks horizontal social secara otomatis menjadi subjek terhadap hukum dan perundangan negara. Individu/kelompok yang melanggar hukum pidana/perdata wajib tunduk dan patuh pada peraturan. Sebaliknya ada yang memaknai kebebasan beragama tidak dapat diatur atau dibatasi dengan perundang-undangan dan peraturan apapun, bahkan penafsiran individu /kelompok tidak dapat diregulasi, diatur, dan dibatasi dalam keadaan apapun. Dari kedua dinamika tersebut mengarah pada dinamika hubungan agama-negara yang berpotensi memperbesar masalah, dan menjadi pemahaman umum masyarakat yang membahayakan dimana ada ekspektasi dalam masyarakat negara seharusnya mengatur urusan internal agama antara benar dan salah dan massa yang diprovokasi agama akan adanya kelompok radikal. Kesalahan pemerintah melihat permasalahan di atas yakni tidak menindak tegas menghukum para pembunuh dan secara tidak langsung menyatakan bahwa kelompok minoritas kelompok kekerasan menjadi masalah. Seharusnya dalam konteks demokrasi pemerintah mempunyai tanggung jawab penting dalam menjaga keseimbangan dinamika hubungan agama-negara yang sehat, yakni adanya yang disebut ahli politik agama-negara. Selama ini pemerintah belum bisa membedakan mana perbedaan otoritas/jurisdiksi dan kewajiban antara ranah agama dan ranah negara. Dua regulasi yang menjadi bagian dari masalah agama-negara seperti UU pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama (PNPS 1965 no 1) yang awalnya untuk menghindari konflik horizontal namun secara konseptual menciptakan kekacauan dan keseimbangan hubungan negara-agama seperti kelompok ahmadiyah dari 1929 sudah ada namun karena beberapa organisasi masyarakat mengatakan bahwa ahmadiyah mengajarkan hal yang sesat dalam beberapa waktu terakhir menjadi permasalahan hebat di kalangan umat Islam khususnya serta masalah agama-agama lainnya yang menjadi sorotan bersama, dan peraturan bersama menteri no 9 dan 8 tahun 2006 mengenai pembangunan rumah ibadah dan forum kerukunan umat beragama terkait konsep rumah ibadah dari satu agama ke agama lainnya sudah sama dan penyebaran lokasi rumah ibadah yang tersebar secara kelompok sehingga menjadikan pengelompokan umat beragama terpisah dari umat agama lainnya.

Rekomendasi kebijakan dari CSIS terkait signifikasi konflik umat beragama menghasilkan 10 point: (1) pemerintah perlu membedakan aspek internal (forum internum), (2) sisi pemerintah hanya aspek eksternal yang dibatasi secara hukum, (3) pemerintah perlu mempunyai kerangka dasar konsep masalah social politik yang membedakan ranah negara dan ranah agama, (4) dikaji ulangnya konsep agama utama sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 (5) memperjelas dan mempersempit definisi menghina agama dan menyulut permusuhan (PNPS 1965 dan UU ITE 2008), (6) membuat perbedaan yang jelas antara penghinaan terhadap agama dan keyakinan agama yang berbeda, (7) mengkaji ulang logika dalam PBM 2006 yang secara mengarahkan keberadaan rumah ibadah, (8) peraturan logika hanya akan menjadi sekat kelompok berdasarkan identitas agama, (9) perlu membentuk proses social adanya persinggungan dan ketergantungan kelompok yang berbeda, dan (10) pengkajian ulang terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sesat yang terdapat dalm SKB tahun 2008 didasai PNPS 1965.

Konflik lainnya yang menjadi sorotan sosial di Indonesia yaitu konflik lahan. Konflik tanah/lahan merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia dan perlu penanganan secara serius dari pemerintah mengingat sering terjadinya di wilayah Indonesia terkait lahan ini. Setidaknya ada dua factor pemicu konflik lahan yaitu (1) persoalan terkait regulasi lain di luar pertanahan dan sejumlah regulasi lain di luar pertanahan tetapi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang ada dan juga tumpang tindihnya aturan terkait pertanahan dengan lebih dari 600 peratiran mulai dari UU hingga putusan tingkat menteri, dan (2) institusi yang terkait dengan bidang pertanahan, khususnya BPN serta kementerian kehutanan dan pemda belum efektif berperan mencegah dn menangani konflik ini. Melihat lingkup dan kompleksitas konflik lahan di Indonesia memunculkan beberapa versi studi. Menurut Fearon dan Soysa konflik lahan hanya terbatas pada jenis sumber daya saja seperti minyak dan mineral, studi Le Billon menyebutkan konflik terjadi kareka resource curse (kutukan sumber daya) resource conflict (konflik terjadi karena adanya kompetisi sumber daya) dan conflict resource (karena sumber daya yang dijadikan untuk memperkaya Individu/organisasi), dan studi geodata CSO menyebutkan bahwa konflik lahan terjadi karena perbedaan pandangan mengenai hak atas tanah, kegiatan perusahaan-perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, dan adanya pelanggaran-pelanggaran kewajiban oleh perusahaan terkait ganti rugi akibat kerusakan dan tidak memberikan lahan baru pada masyarakan, dan factor yang paling mendasar menyebabkan maraknya sengketa lahan yakni regulasi seperti tumpang tindihnya sejumlah regulasi yang mengatur tentang pertanahan. Institusi pertanahan seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional) sampai saat ini masih dikritisi karena dianggap belum efektif dalam menjalankan tugasnya dan sebetulnya masih perlu dukungan dalam pembentukan pengadilan agraria dan penataan regulasi terkait masih banyaknya tumpang-tindih sengketa pertanahan. Tim CSIS memberikan rekomendasi kebijakan untuk masalah ini berupa: (1) diperlukannya penuntasan segera semua aturan pertanahan yang tumpang-tindih (2) perlunya peningkatan kinerja BPN sebagai otoritas pertanahan nasional, (3) perlunya konsistensi aturan yang mengakui keberadaan dan hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan (4) penegakan hukum yang lebih serius terhadap pelanggar aturan.

Bagian ketiga, mengupas tata kelola sector keamanan baik ditinjau dari aspek kepolisian dengan mewujudkan perpolisian demokratis di Indonesia serta transformasi militer Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami sebuah proses evolusi yang besar dari dulu hingga sekarang, dari zaman orde baru hingga reformasi saat ini. Melihat reformasi kepolisian berangkat dari sebuah keniscayaan demokrasi untuk membangun negara berdasar hukum bukan dengan kekuasaan yang bertujuan untuk terwujudnya perpolisian yang demokratis sekaligus sebagai instansi kepolisian yang professional. Sebagai perpolisian yang demokratis meliputi beberapa aspek utama seperti: perlindungan, akuntabilitas dan transparansi, pemberian layanan kepada masyarakat, kesesuaian dengan tindakan polisi, dan sebagai warga negara. Namun sampai saat ini penilaian public terhadap kinerja kepolisian belum sepenuhnya dapat mencerminkan terwujudnya pemolisian yang demokratis dengan beragam spekulasi yang disampaikan. Terdapat beberapa factor terpuruknya citra polisi di masyarakat: (1) perilaku koruptif/penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat kepolisian, (2) sikap diskriminatif dalam menyelesaikan perkara hukum, (3) belum optimalnya instansi kepolisian dalam melayani public, (4) lemahnya kinerja kepolisian dalam mengamankan masyarakat, dan (5) seringnya melakukan tindakan represif yang mengancam keselamatan warga. Kondisi tersebut diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum di kalangan oknum kepolisian yang melanggar kaidah profesionalisme kepolisian. Adapun evaluasi upaya perpolisian demokratis yang harus dilakukan untuk mengembalikan citra baik kepolisian di mata masyarakat seperti: strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, rencana strategis pengembangan sistem keamanan dan ketertiban umum, saran perbaikan sistem rekrutmen dan pembinaan personil kepolisian. Hal ini dapat menjadi saran yang diperlukan oleh Polri sebagai pedoman menyusun peraturan dan prosedur institusional yang lebih baik. Rekomendasi saran dari ti CSIS untuk mengembalikan fungsi dan peranan perpolisian yang demokratis di antaranya: (1) perlunya fungsionalisasi peran kompolnas sebagai lembaga yang bertanggungjawab membantu presiden dalam menyusun kebijakan strategis di bidang perpolisian, (2) perlunya optimalisasi kinerja Polri dalam melaksanakan otonomi daerah demi tercapainya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, dan (3) perlunya instrumentalisasi peraturan mengenai pelibatan/pembantuan instansi keamanan lain dalam menangani ketertiban umum. Selain tiga factor tadi, SDM dan anggaran merupakan factor esensial yang menentukan keberhasilan reformasi kepolisian di Indonesia yang mahir, terpuji, dan patuh hukum, serta disusunnya program pelatihan nyata dan terpadu, pengembangan karir, dan sistem remunerasi anggota Polri.

Militer merupakan agen keamanan lainnya selain dari Polri yang ikut andil untuk Indonesia. 2014-2019 akan menjadi periode yang cukup krusial dalam mewujudkan militer yang efektif dan professional. TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu instansi barometer yang menciptakan sistem pengelolaan pertahanan negara dari segi militer. Huntington menyebutkan profesionalisme militer dibangun oleh tiga aspek utama: keahlian militer, integritas dan kohesivitas korporasi, serta tanggung jawab militer terhadap negara. Dalam membangun TNI yang professional memerlukan proses transformasi yang harus diinisiasi oleh pemerintah. Rekomendasi kebijakan CSIS untuk pemerintah dalam bidang pertahanan untuk mewujudkan TNI/militer yang professional dengan: (1) pemerintah harus dapat meningkatkan anggaran pertahanan, (2) efisiensi alat/senjata utama, (3) kemandirian industry pertahanan harus dibangun, dan (4) pembangunan integritas militer serta tanggung jawabnya kepada negara.

Bagian keempat, mengupas seputar dinamika regional dan kebijakan luar negeri yang mencakup posisi Indonesia dan Asia Timur: reposisi strategis sebagai middle power dan keamanan Maritim: implikasi strategis bagi Indonesia.

Perkembangan geostrategis dan geoekonomis 2014-2019 akan menempatkan Indonesia pada persimpangan jalan. Lingkungan yang strategis dekat dengan Asia Timur akan menentukan relevansi, posisi, dan peranan di internasional dengan keadaan Asia Timur yang balance power akan mempengaruhi Indonesia. Saat berkaca pada dinamika lingkungan strategis terhadap kompleksitas geo-politik Asia timur jelas berkaca pada tiga hal: China tetap akan menjadi great power meski dihadapkan pada permasalahan ekonomi, adanya graviatasi ekonomi-politik dunia ke Asia Timur akan semakin nyata, dan kerjasama ekonomi selama ini sebagai titik temu kepentingan akan menjadi bagian proses penyesuaian dan kompetensi pengaruh negara besar.

Hal-hal di atas akan menghadapkan Indonesia terhadap keadaan Asia Timur: AS akan masih menjadi penguasa Asia Timur, Asia Timur akan dihadapkan pada tantangan mengelola fenomena kebangkitan China, revitalisasi antara negara besar di Asia Timur akan terjadi dalam 5 tahun mendatang, gelombang perdagangan bebas & integrasi ekonomi regional semakin besar, keamanan dan stabilitas maritis Asia Timur semakin tidak menentu, kembalinya politik kekuatan di Asia Timur dan hanya Indonesia yang masih akan tetap netral, persoalan tatanan regional mampu meredam kawasan, dan pertahanan sentralisasi ASEAN. Sesuai UU no 17 tahun 2007 tentang RPJP Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN mempunyai kepentingan strategis dalam kepentingan dan tujuan politik luar negeri yaitu: membangun identitas internasional sebagai negara demokratis (2005-2014), membangun kemandirian dalam konstelasi global, mencegah pertentangan di antara negara-negara yang berbeda ideology, mencegah kekuatan hegemonic-unilateralisme, dan membangun soliditas ASEAN. Adapun kepentingan strategis Indonesia untuk 5 tahun ke depan dioperasionalkan dalam 6 agenda: kewajiban mempertahankan relevansi ASEAN, menjaga otonomi strategi kawasan Asia Tenggara, memoderasi/mencegah implikasi dari rivalitasi negara besar, mempertahankan dan memperluas perolehan ekonomi dari kawasan, dan memfasilitasi integrasi regional ASEAN. Namun yang menjadi tantangan Indonesia tidak mudah karena kepentingan-kepentingan strategis ini mencakup perubahan dalam pengidentifikasian diri, penentuan agenda politik luar negeri, dan perluasan mandala geografis sesuai reposisi strategis dan pelaksanaan agenda kebijakan itu dilakukan.

Reposisi strategi Indonesia sebagai middle power dan Indo Pasifik dalam waktu 10 tahun terakhir yaitu: politik luar negeri Indonesia tetap didasarkan pada prinsip bebas aktif, berusaha membangun keseimbangan dinamis di antara negara-negara kawasan dengan upaya mempertahankan sentralisasi ASEAN, mengembangkan hubungan bilateral dengan negara menengah dan negara kawasan. Melalui transformasi identitas (middle power) dan perluasan mandala keterlibatan (Indo-Pasifik) politik luar negeri Indonesia ukurun waktu 5 tahun mendatang perlu memperhatikan: (1) tataran global, dengan merumuskan tujuan dan kepentingan Indonesia dalam forum global seperti G-20 dan OKI, membangun konektivitas global Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, dan memainkan peran yang lebih aktif dalam menjalankan global governance, (2) tataran regional dengan membangun keseimbangan multilateralisme dan hubungan bilateral, mengambil prakarsa EAS, melanjutkan upaya memperkuat ASEAN, meningkatkan peran dalam membangun keamanan maritime dan good order at asia, menyiapkan dan membangun consensus platform kerjasama maritime, (3) tataran nasional dengan penambahan SDM diplomat dalam kemenlu, perumusan kebijakan luar negeri dan pelaksanaan diplomasi membutuhkan masayarakat luas, partisipasi aktif di internasional, dan tambahan anggaran kemenlu.

Dinamika lainnya yaitu keamanan Maritim sebagai implikasi strategis bagi Indonesia yang kini terdapat permasalahan seperti: sengketa perbatasan, perompakan dan kejahatan di wilayah laut meskipun kejahatan sudah cenderung menurun sejak 2000 Indonesia tetap tidak boleh menyepelekan masalah ini, pengelolaan sumber daya laut secara illegal. Melihat fakta bahwa masih terdapat permasalahan di laut, Indonesia masih mempunyai kapabilitas dalam mengelola maritime Indonesia. Upaya yang dilakukan dengan lebih memodernisasi berkelanjutan angkatan laut untuk lebih dapat berkembang secara efektif, armada green water yang tangguh untuk melindungi perairan daerah Indonesia, serta armada komersial yang kuat untuk memajukan perdagangan internasional Indonesia. Implikasi strategis yang dapat dilakukan dan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dari tim CSIS berupa: (1) menyelesaikannya masalah koordinasi maritime yang lebih luas yang didasarkan pada wilayah Indonesia yang begitu luas, (2) Indonesia harus berinvestasi di lembaga penegakan hukum untuk menyediakan SDM aparat yang menjaga keamanan maritime dengan efektif, (3) Indonesia harus lebih proaktif dalam menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga, (4) Indonesia harus terus meningkatkan pembangunan kerjasama keamanan dengan negara tetangga di kawasan, dan (5) Indonesia harus mempromosikan kerjasama luar wilayah regional.

 

  1. Kelebihan dan Kekurangan Buku

Hal menarik dari buku ini mengupas secara detail permasalahan sosial, politik, dan keamanan ditinjau dari berbagai aspek, tidak hanya satu sisi namun melibatkan masyarakat dalam menilai suatu hal dengan adanya penilaian terhadap satu fakta yang dijabarkan lewat survey dan dipaparkan melalui presentase. Data yang terdapat dalam buku ini dibubuhi dengan bukti-bukti kajian dengan banyaknya fakta yang berbentuk tabel, diagram, dan kurva sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui informasi dalam bentuk data singkat dibandingkan dengan bentuk uraian panjang.

Buku ini memberikan banyak perspektif dan pola pikir yang berbeda mulai dari segi pembahasan masalah sosial, masalah politik, dan masalah keamanan beserta rekomendasi kebijakan dari tim CSIS untuk pemerintahan Indonesia selanjutnya, sebetulnya apa dan bagaimana yang diinginkan warga Indonesia. Selain itu materi isi bukunya yang tidak monoton dengan banyaknya dilengkapi informasi seputar fakta-fakta Indonesia dan luar negeri yang dipadupadankan dan ada keterikatan satu sama lain menjadikan cerminan, gambaran, dan arahan Indonesia ke depan.

 

 

Yang menjadi kekurangan dalam buku ini adalah dalam:

  1. Bentuk struktur penulisan daftar isi yang tidak sesuai dengan pedoman kepenulisan pada umumnya dengan tidak membubuhkan sebagian halamannya.
  2. Bentuk tampilan halaman pada bagian materi yang sedikit memusingkan pembaca ketika dalam mencari halaman yang ternyata tidak dibubuhi dalam setiap bab bagian halaman..
  3. Terdapat halaman-halaman kosong yang dibiarkan tanpa adanya tulisan. Apa itu unsure kesengajaan harus seperti itu ataukah tidak sengaja. Padahal sebetulnya dapat dimanfaatkan.
  4. Penulisan point dengan tulisan alphabet dengan tidak dibold sehingga membuat pembaca bingung hingga harus mengulang kembali bacaan apakah itu masuk dalam bagian materi sebelumnya ataukah terpisah.
  5. Masih terdapatnya kata sambung yang dipakai di awal kalimat.

 

  1. Kesimpulan

Secara keseluruhan isi materi buku ini great! Bahasan materi yang rinci disertai dengan fakta berupa tabel, diagram, dan kurva semakin menambah kepercayaan pembaca bahwa CSIS merupakan lembaga penelitian yang tidak sekedar abal-abal. Dengan para peneliti ahli sesuai dengan bidang studinya masing-masing menambah SDM Indonesia lebih berkualitas lagi untuk memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat luas seputar ilmu pemerintahan dengan kupasan sosial, politik, dan keamanan Indonesia.

 

Bandung, 24 Juli 2014

Resensator & Pembedah Buku: Cahmawati Ningrum

Kisah Perjalanan Mimpi

undangan-walimah

Sejuta makna di balik perjalanan
Yang menyimpan cerita, cita, dan cinta
Di sana
Kota itu yang menjadi bukti

Terselip sebuah asa
Dia atau dirinya
Pribadi yang dikagumi
Dalam cerita yang tiada bertepi

Dia kharismatik dan berwibawa
Tapi ternyata hanya sebuah ilusi mimpi
Yang tiada mungkin dimiliki
Karena dia berdamba hati pada selain diri ini

Sedangkan dirinya
Sosok ‘slengean’ yang selalu menyuguhkan keradikalan kata
Berucap sekenanya bertutur semaunya
“Inilah aku yang sesungguhnya
Dengan cara ini
“ku tunjukkan asaku padamu”
Itu kata sorot matanya

Lantas?
Apakah pendakian ini dapat sampai ke puncaknya?
Aku atau dirinya pun tak tahu
Mungkin hanya Dia
Dia saja yang tahu akan kisah perjalanan ini selanjutnya

Dan ini hanyalah buaian mimpi belaka
Ayo bangun dari tidur nyenyakmu!

(Bandung, 11 Agustus 2014)

Selamat Datang Matahari

fajar-pagi-hari1

 

Bagai hari yang tak berkesudahan

Engkau tiada bosan terbit dari sana… ufuk timur

Kapan sebenarnya dirimu terlelap? Malam hari kah?

Atau tiada sedikitpun engkau memejamkan mata

Dan hanya bersembunyi di balik rembulan untuk menggantikanmu

Ketika hari telah berganti

 

Mentari

Matahari

Apapun namamu

Aku suka padamu

Selalu menemaniku sepanjang hari

Menerangi semesta dari gelap gulita

Terlebih

Aku suka pada penciptamu

Allah tuhanku 🙂

 

(Bandung, 9 Agustus 2014)

Mata Poé Lingsir Ngulon

Gambar

Tuh tinggal

Mata poé geus tunggang gunung

Lingsir ngulon

Matak pikasérabeun panon

 

Manusa gé pasti aya lingsirna

Sakumaha rék monyah-monyah di ieu alam

Tangtu aya patina

 

Matak teu pantes

Hayang disaruakeun jeung mata poé

Nu boga telahan béntang panggedéna saalam dunya

Jujur teu pantes

 

Angger wé sakumaha saktina bisa nyaangan beurang

Tangtu aya surupna

Komo deui manusa?

 

(Bandung, 14 Juni 2014)

Angin

Karasa tapi teu karampa

Kaambeu tapi teu kaangseu

 

Hiliwir ti beulah kulon

Kidul, kalér, ogé wétan

Pating paadu jeung paguliksek

Nu samar moal katénjo

Ngaléahkeun rasa tutunggul

Jadi sadrah tur tumarima

 

Maturan kuring

Marengan kuring

Nulis ieu sajak

 

Hatur nuhun Gusti

 

(Bandung, 14 Juni 2014)